Popularpost.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh tidak hanya menjadi intervensi strategis pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga telah menjelma sebagai penggerak ekonomi daerah dengan nilai perputaran anggaran yang sangat besar.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat konsolidasi tata kelola Program MBG Provinsi Aceh yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Sabtu, 17 Januari 2026. Rapat tersebut dipimpin Wakil Kepala BGN RI Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. (P) Sony Sonjaya, dan dihadiri Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, Kepala BGN Regional Aceh Mustafa Kamal, serta Satgas MBG.
Dalam pemaparannya, Sony Sonjaya mengungkapkan bahwa berdasarkan data sementara, jumlah penerima manfaat Program MBG di Aceh telah menembus angka lebih dari 1,7 juta orang per hari. Dengan asumsi indeks pembiayaan rata-rata Rp10.000 per porsi, maka setiap hari pemerintah mengucurkan anggaran sekitar Rp17.179.800.000 hanya untuk wilayah Aceh.
Angka tersebut menunjukkan bahwa Program MBG bukan sekadar program sosial, tetapi juga menjadi instrumen fiskal yang menggerakkan roda perekonomian daerah secara masif dan berkelanjutan.
Sony menjelaskan, secara nasional jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terverifikasi dan beroperasi hingga 17 Januari 2026 telah mencapai 20.880 unit. Dari jumlah tersebut, Aceh memiliki 553 SPPG yang tersebar di 23 kabupaten/kota.
“Alhamdulillah, saat ini sudah mencapai 553 SPPG di wilayah Aceh. Dari total keseluruhan secara nasional, tadi malam telah mencapai 20.880 SPPG yang terverifikasi dan operasional,” ujar Sony Sonjaya.
Ia menegaskan, Program MBG dirancang tidak hanya untuk meningkatkan asupan gizi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan anak sekolah, tetapi juga untuk memperkuat kualitas SDM Indonesia dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. Di sisi lain, program ini juga diarahkan untuk membangkitkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM, petani, dan peternak lokal sebagai pemasok bahan pangan.
Namun, besarnya anggaran harian yang beredar di Aceh itu juga menjadi perhatian serius BGN. Sony mengingatkan Satgas MBG di Aceh agar tidak bergantung pada pasokan bahan pangan dari luar daerah. Menurutnya, jika rantai pasok tidak diperkuat dari dalam daerah, maka dampak ekonomi dari belanja negara tersebut tidak akan optimal dirasakan oleh masyarakat Aceh.
“Oleh karena itu, kami minta agar tidak terus bergantung dari luar daerah. Rantai pasok lokal harus diperkuat agar uang negara ini benar-benar berputar di daerah,” tegasnya.
Ia bahkan memberi contoh konkret terkait kebutuhan logistik harian di tingkat kabupaten.
“Saya ambil contoh, ketika menunya telur di Kabupaten Pidie, berarti dibutuhkan berapa ribu butir telur. Pertanyaan saya, telur yang digunakan di Kabupaten Pidie ini—ini contoh satu kabupaten—berasal dari mana?” kata Sony.
Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah menyampaikan apresiasi kepada BGN atas konsistensi dalam menjalankan Program MBG, termasuk melalui konsolidasi yang dilakukan secara intensif di daerah.
“Tentunya kita perlu berterima kasih atas Program MBG ini. Banyak manfaat yang dirasakan, termasuk penyerapan tenaga kerja serta penguatan UKM dan UMKM. Program ini patut kita dukung bersama agar berjalan sesuai dengan harapan,” ujar Marzuki.
Dengan perputaran anggaran mencapai lebih dari Rp17 miliar per hari, Program MBG kini menjadi salah satu program strategis nasional yang paling berdampak langsung bagi Aceh, baik dari sisi peningkatan kualitas gizi masyarakat maupun sebagai motor penggerak ekonomi lokal di 23 kabupaten/kota.
